image

SM/dok : Rieke Diah Pitaloka

30 April 2018 | Berita Utama

Buruh Tuntut Tiga Kelayakan

  • SBSI Minta Menaker Dicopot

JAKARTA- Sebagian buruh mengajukan lima maklumat kepada Presiden Joko Widodo terkait kesejahteraan pekerja.

Maklumat itu akan disampaikan pada peringatan Hari Buruh, Selasa (1/5) besok.

Maklumat itu, antara lain mewujudkan Indonesia sebagai negara industri berbasis riset nasional sehingga memiliki blue printpembangunan negara industri hulu-tengah-hilir. Maklumat berikutnya berupa kesungguh-sungguhan mewujudkan trilayak pekerja, yakni kerja layak, upah layak, dan hidup layak.

Persoalan tenaga kerja asing (TKA) dan sebagainya sudah ada di dalam trilayak tersebut. Buruh juga meminta Jokowi bersungguh-sungguh mewujudkan lima jaminan sosial bagi seluruh pekerja di sektor apa pun. ”Ini perintah konstitusi dan undangundang,” tandas Ketua Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Rieke Diah Pitaloka di Jakarta, Minggu (29/4).

Maklumat lain, memberikan mandat kepada Jokowi agar memberikan keadilan kepada para pekerja pelayanan publik di Pemerintah Pusat dan daerah. Para pekerja itu telah mengabdi bertahun-tahun dengan status dan penghasilan tidak jelas, serta tanpa proteksi.

Para pekerja perlu diangkat sebagai pegawai tetap negara. ”Kami mendesak agar revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) disahkan pada 2018.” Maklumat kelima atau terakhir, memberikan mandat kepada Jokowi untuk menyelamatkan aset negara, mengembalikan tata kelola BUMN sesuai dengan perintah konstitusi dan UUD 1945 yang sebesar- besarnya untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara. Maklumat akan disampaikan bersamaan dengan deklarasi pembentukan KRPI. ”Pada 1 Mei, kami akan mendeklarasikan diri dalam satu wadah organisasi yang bernama Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia. Kebetulan 50 ribu (yang akan hadir),” kata Rieke sebagai ketua KRPI saat jumpa pers di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (29/4).

KRPI merupakan organisasi gabungan dari beberapa serikat pekerja Indonesia berbagai sektor. Rieke pun menyebut beberapa kelompok serikat pekerja yang bergabung. ”Terdiri atas Federasi Pekerja Pos dan Logistik Indonesia (FPPLI), OPSI (Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) bidang perbankan, FSBI (Federasi Serikat Buruh Indonesia) bidang garmen dan hotel, kemudian FPPI (Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia), dan KNASN (Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara), yaitu para pekerja pemerintahan di seluruh sektor,” kata Rieke.

Dia menyatakan, KRPI akan menggelar karnaval budaya mulai dari Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat sampai Istana Negara dengan iringan musik tradisional, kemudian menyampaikan lima maklumat tersebut ke Presiden. Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggunakan momentum May Day 2018 (Hari Buruh Internasional) pada 1 Mei besok, untuk mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, hal tersebut merupakan keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang berlangsung di Hotel Grand Cempaka Jakarta Pusat, belum lama ini.

Menurut KSPI, Prabowo adalah sosok pemimpin yang memiliki komitmen menjalankan 10 tuntutan buruh dan rakyat (Sepultura) yang diajukan oleh KSPI dalam bentuk kontrak politik. ”Sejauh ini hanya Prabowo Subianto yang berkomitmen untuk menjalan tuntutan buruh dan rakyat. Karena itu, KSPI secara bulat akan memberikan dukungan kepada beliau menjadi presiden periode 2019-2024. May Day 1 Mei 2018, adalah momentum yang tepat untuk mendeklarasikan dukungan kami. Ini akan kami lakukan di Istora Senayan,” kata Presiden KSPI Said Iqbal, kemarin.

Selain itu, KSPI juga merekomendasikan Rizal Ramli sebagai calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. Rizal Ramli dinilai sebagai sosok proekonomi kerakyatan dan antineoliberal.

Menurut Said, buruh yang tergabung dalam KSPI sepakat untuk mengganti presiden pada 2019, karena beberapa kebijakan pemerintahan Jokowi-JK tidak proburuh. Adapun Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) akan menggelar aksi di Tanjung Priok, Jakarta Utara, 1 Mei besok. Salah satu tuntutan adalah meminta Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri mundur. ”Kami akan menggelar aksi di Pelabuhan Tanjung Priok Pintu 9,” kata Ketua Umum DPP Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Muchtar Pakpahan, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/4).

Selain menuntut Hanif mundur, mereka juga akan mendesak agar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing dihapuskan. ”Kalau hubungan industrial mau tenang, copot Hanif Dhakiri karena dia lebih banyak memelihara perselisihan serikat buruh dan mengadu domba serikat buruh,” kata Muchtar.(F4,dtc-39)