SINGKAWANG-Tudingan utang era Pemerintahan Jokowi-JK meroket dibantah Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO). Sebaliknya, menurut OSO, justru utang pemerintahan saat ini terkecil dibanding pemerintahan sebelumnya. ''Lihatlah dalam fakta sekarang, bahwa utang terkecil dilakukan pemerintah sekarang,'' kata OSO saat membuka diskusi Perubahan UU MD3 dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Konstitusional DPD dalam rangkaian press gathering wartawan parlemen di Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu (28/4). Senator asal Kalimantan Barat (Kalbar) ini menjelaskan, yang terjadi adalah kewajiban membayar utang pemerintah saat ini memang besar.

Hal itu merupakan pertanggungjawaban atas utang-utang lama atau utang era pemerintahan sebelumnya. Ketua Umum DPP Partai Hanura ini mengingatkan agar tidak ada kebohongan, kepalsuan, dan fitnah sehingga utang pada era Pemerintah Jokowi seolah-olah makin menumpuk. ''Pemerintah justru terusmenerus melakukan koreksi. Lihat fakta bahwa utang era pemerintah sekarang yang terkecil,'' tandas OSO.

Pemerataan

Wakil Ketua MPR ini juga menepis tudingan bahwa Pemerintahan Jokowi berbohong soal pembangunan infrastruktur. Dia menegaskan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan dari Papua sampai Aceh adalah untuk pemerataan. ''Membangun infrastruktur tidak seperti membalik telapak tangan. Jadi, semua harus berkomitmen untuk pembangunan merata,'' ujar OSO.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan soal kekhawatiran berlebihan soal utang Indonesia. Menurut Sri Mulyani, kekhawatiran itu justru bisa mengurangi produktivitas masyarakat. ''Kita perlu mendudukkan masalah agar masyarakat dan elit politik tidak terjangkit histeria dan kekhawatiran berlebihan yang menyebabkan kondisi masyarakat menjadi tidak produktif,'' kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/3). "Kecuali kalau memang tujuan mereka yang selalu menyoroti masalah utang adalah untuk membuat masyarakat resah, ketakutan dan menjadi panik, serta untuk kepentingan politik tertentu. Upaya politik destruktif seperti ini sungguh tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang baik dan membangun,'' tandasnya.(J13,dtc-50)